Dandelion publisher

Deskripsi

Judul	Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Maybrat
Penulis	DR. Melyana Ratana Pugu, SIP., M.Si.
ISBN	[Sedang dalam proses]
Harga	Rp 99.000,-
Dimensi	14,5 x 20,5 cm
Berat	169 gr
QRBI	1118-1223-0303-5

–o0o–

Sinopsis

Indonesia sebagai negara middle power saat ini menjadi perhatian banyak negara didunia bukan saja karena kekuatan ekonominya tetapi juga tata layanan kepada masyarakat atau rakyatnya yang menjadi kekuatan negara. Dengan posisi ini maka Indonesia terus memperbaiki kinerja dan tata laksana birokrasinya. Berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan dan diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan baik. diantaranya adalah adanya UU otonomi daerah bahkan pun juga UU Otonomi khusus. Hal ini merupakan upaya pemerintah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dan memberikan pelayanan yang maksimal dengan standar-standar yang telah ditetapkan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia merasakan standar pelayanan yang sama.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini dengan berlakunya otonomi daerah yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 22/1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang No.32/2004, ternyata makin memperbesar kewenangan daerah dalam berbagai bidang. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kewenangan antar daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Maybrat juga dalam evaluasi yang dilakukan belum sepenuhinya berjalan dengan baik akibat belum jelasnya kedudukan rencana pencapaian SPM di Kabupaten Maybrat; belum adanya penentuan prioritas SPM  di Kabupaten Maybrat (disesuaikan kemampuan dan potensi daerah); belum adanya Pengembangan profil pelayanan dasar di Kabupaten Maybrat; belum adanya Perencanaan pembiayaan/anggaran pencapaian SPM di Kabupaten Maybrat; belum terintegrasinya SPM dalam perencanaan dan penganggaran (sinkronisasi dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 dan peraturan lain yang terkait); Tata cara pengendalian dan evaluasi pencapaian SPM di Kabupaten Maybrat belum ada; dan belum terbangunnya sistem dan mekanisme pelaporan yang kontinyu.

Buku ini menjelaskan secara ringkas dan jelas bagaimana pelaksanaan dan penerapan standar pelayanan minimal di beberapa dinas yang merupakan urusan wajib di pemerintah Kabupaten Maybrat yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Sosial. Bagi Pembaca pemerhati masalah pelayana publik, aparatur sipil negara dan para stakeholder pengambil kebijakan, buku ini dapat dijadikan sumber referensi untuk menata kebijakan penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka implementasi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

–o0o–

Bagi yang berminat membeli bukunya
silahkan hubungi kontak berikut ini:
0812-6111-765 (WA Admin 1)
0812-6111-295 (WA Admin 2)